REDESAIN PENGELOLAAN HUTAN : STUDI KASUS DI KPH PARENGAN (Bagian 1 dari 3)

Rekan-rekan SEKAR pengunjung setia Blog :

Tulisan ini merupakan buah pikiran rekan kita SURATNO (Kasi PSDH KPH Parengan) yang disampaikannya pada acara SIMPOSIUM dalam rangkaian peringatan Hari Cinta Pohon (HCP) yang diselenggarakan oleh DPW SEKAR PERHUTANI JATIM tanggal 12 Desemebr 2008 di KPH Kediri.

Namun mohon maaf kepada rekan-rekan semua dan terutama kepada penulis, karena beberapa detail tulisan terutama grafik dan tabel tidak dapat kami tampilkan karena faktor teknis yang belum mampu kami atasi.

Kendati begitu, benang merah gagasan mudah-mudahan masih bisa ditangkap. Selamat membaca.

LATAR BELAKANG

Internal

Perhutani sudah lahir sebagai perum 37 tahun. Sudah banyak pasang surut dalam perjalanannya. Namun sejak tahun 1998, dengan era reformasi, kondisi itu sudah jauh berubah bila dibandingkan dengan awal awal berdirinya dulu. Iklim keterbukaan, iklim “demokrasi”, telah membawa kepada perhutani yang harus berbagi dengan seluruh stake holder. Dengan kondisi berbagi ini maka pendapatan perusahaan semakin tahun semakin menurun, laba semakin tahun semakin menurun, penghasilan karyawan, kesejahteraan karyawan, premi produksi, jaspro, jaminan kesehatan yang tidak berubah, perjalanan dinas yang tidak pernah berubah sejak 10 tahun terahir. Walapun inflasi setiap tahun mencapai 11%. Dengan kata lain, dulu orang perhutani lebih sejahtera dibandingkan pegawai negeri, sekarang sebaliknya. Dulu gaji pegawai perhuntai dengan golongan II4 bisa membeli emas 20 gram, sekarang mungkin hanya 8 gram.

Dari sisi produksi kayu, semakin tahun trendnya semakin menurun. Sementara tingkat gangguan keamanan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kondisi produksi kayu yang semakin menurun, berdampak kepada penghasilan yang menurun dan konsekuensinya kepada laba perusahaan yang juga menurun karena biaya belum bisa ditekan secara maksimum.

• Standing Stock Jati menurun dari 36,2 juta m3 (1998) menjadi 27,5 juta m3 (2003) dan posisi tahun 2007 sebesar 18,9 juta m3.
  

• Penurunan dari 1998-2003 sebesar 8,8 juta m3 atau 1,7 juta m3/t

• Penurunan dari 2003-2007 sebesar 8,5 juta m3 atau 2,1 juta m3/th.

(sumber : Presentasi Tim Transformasi Perum Perhutani 2008)

Eksternal

Perkembangan jumah penduduk di jawa khususnya dari tahun 70 an sampai sekarang mungkin sudah hampir dua kali lipat, hal ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, kebutuhan perumahan juga meningkat, kebutuhan lahan untuk pangan terus berkembang yang akhirnya memberikan konsekuensi meningkathya tekanan terhadap hutan sebagai pertahanan yang terakhir dari penyediaan kayu bakar, lahan, kayu pertukangan, sumber air bersih dan lain lain.

Kondisi ini bisa dilihat dari demand kayu yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan suplaynya. Hal ini termasuk pada permintann terhadap kayu jati. Industri mebel di Jepara, Pasuruan dan Surakarta sudah merasa kebingungan mencari bahan baku.

Kondisi ini dapat memicu perilaku pencurian kayu atau illegal loging. Bagaimanapun penegakan hukum dikuatkan, namun bila suplay dan demand tidak seimbang, maka yang terjadi adalah usaha usaha tidak legal yang mengarah pada terpenuhinya kebutuhan. Contoh riil sekarang bagaimana hukum suplay dan demand yang tidak seimbang terjadi pada bahan bakar minyak dan pupuk bersubsidi yang menyebabkan terjadinya tindakan tindakan anarkis dan pengrusakan.

Disisi lain perhutani harus bisa menempatkan dirinya sebagai life suprt system. Setidaknya ada tiga pilar : sebagai penyedia bahan bakar, air dan pangan. (food, fuel and water).

Food : bisa membantu penyediaan cadangan pangan nasional, memberikan kontribusi kepada berjalannya sektor riil dan suplay bahan baku untuk industri dan kerajinan. Fuel : menyediakan sumber energi terbaharukan dari kayu bakar, produksi bioetanol dari jarak maupun singkong dll.

Water : harus bisa menjamuin ketersediaan air bersih dari mata air yang sepanjang tahun mengalir, maupun peningatan debit air tanah, termasuk mengatur tata air sehingga terjadi keseimbangan dimusim penghujan tidak banjir, namun di kemarau juga tidak kering.

Kondisi inilah yang harus segera dijawab oleh manajemen, dan tulisan ini mencoba memberikan pemikiran bagaimana perhutani harus mendesain ulang pola bisnis dan pengaturan komoditi termasuk masa panen, untuk menjawab permasalahan internal dan eksternal tersebut dengan istilah Redesain Pengelolaan SDH Menuju KPH Parengan Yang Mandiri.

Berlanjut ke Bagian 2 dari 3......